Annggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron melakukan kunjungan ke PT KBN (Persero) pada hari Kamis 13 Agustus 2020, dimana ia yang juga didampingi oleh pihak PT KBN mengunjungi Kawasan Marunda dan Pelabuahn C04.

Kunjungan Herman Khaeron yang disambut langsung oleh Direktur Utama PT KBN (Persero) HM Sattar Taba adalah bentuk salah satu upaya pemerintah untuk mendorong agar BUMN lebih tumbuh dan berkembang, diantaranya membantu mendoong untuk mendapatkan investor yang selaras dengan road based masing-masing korporasi.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Herman Khaeron Anggota Komisi VI DPR yang ditemui langsung di gedung PT KBN (Persero).

“Kunjungan ini saya kira salah satu upaya untuk mendorong agar BUMN itu lebih agresif, kemudian lebih tumbuh dan berkembang, salah satunya adalah kita harus mendorong agar ada pihak-pihak lain yang bisa berinvestasi dan tentu selaras dengan road based-nya masing-masing korporasi dan target-target yang harus dicapai baik dari sisi keuntungan maupun deviden,” ujarnya menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan tersebut.

Herman juga menyampaikan, jika BUMN termasuk PT KBN (Persero) harus mampu melakukan akselerasai dalam menjalankan bisnisnya. Menurut Herman dengan melakukan akselerasi akan membantu mendapakan dipeden. Namun ada hal yang harus dicatat oleh para pelaku bisnis di perusahaan BUMN dalam meakukan akselerasi bisnis tersebut diantaranya, bagaimana permodalan diperoleh denagn semurah mungkin, seceepat mungkin dan tidak memberatkan terhadap korporasi.

“Ya, tentu BUMN harus mampu melakukan akselerasi ini, karena dengan melakukan akselerasi tentu akan naik dividen. Yang paling penting adalah bagaimana permodalan itu didapat semurah mungkin, secepat mungkin dan tidak memberatkan terhadap korporasi,” imbuhnya.

Sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang juga merupakan lembaga perwakilan rakyat Herman mengungkapkan bahwa DPR khususnya komisi VI harus merubah mindset jika membangun itu harus dengan based on kemampuan dari korporasi BUMN itu sendiri.

“Ini yang harus kita lakukan dan saya kira komisi VI sekarang harus merubah mindset, dimana membangun itu harus dengan based on kemampuan dari korporasi BUMN, agar mereka juga bisa agresif dan berinovasi,” tandas Herman.

Melakukan akselerasi bisnis itu memang sangat diperlukan, sehingga tidak tergantung pada dana-dana yang sudah disipakan oleh pemerintah. Imbuh Herman mengakhiri interviewnya.

Dalam menyambut kunjungan Komisi VI DPR, PT KBN (Persero) juga mempresentasikan terkait berbagai proyek yang sedang dijalankan, salah satunya terkait pengembangan kawasan Takalar Integrated Industrial Park atau (TIIP). Presentasi disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT KBN, HM Sattar Taba. Beliau menyampaikan proyek TIIP ini meruapakan Kawasan Industri yang terintegrasi dengan pelabuhan dan multi cluster industry dengan fasilitas pndukung lengkap.

“Proyek ini dibangun diatas lahan seluas 3500 Ha, yang berlokasi di Kecamatan Mangabombang, kabupaten Takalar, Provinsi Selatan.” Papar HM Sattar aba menjelaskan.

Dalam Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai Proyek Prioritas Pengembangan Kawasan Startegis dalam proses menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Menko Ekonomi.

“Manfaat dari proyek ini sendiri diantaranya untuk peningkatan ekonomi negara melalui masuknya investasi asing, penciptaan circular economy masyrakat, penciptaan lapangan kerja, serta penyebaran pusat  industri ke luar pulau jawa.” Ujar HM satar Taba dalam presentasinya.

Pengembangan KBN yang dilakukan di luar daerah tepatnya di Sulawesi Selatan ini sesuai dengan permintaan dari investor, dimana proyek TIIP ini sudah ditandatangani kerjasamanya oleh sekitar 16 investor, lalu kemudian untuk proyek oil sudah didukung oleh 2 investor dari Timur Tengah dan itu semua berlokasi yang sama di daerah Sulawesi Selatan yang sudah dipilih.

Meskipun pandemi Covid-19 masih terus menghantui, namun kondisi ini dijadikan sebuah tantangan, oleh karena itu KBN Persero terus bergerak maju. Untuk kedepan ini PT KBN sudah memiliki 4 perburuan besar yang akan dilaksanakan. Keempat proyek tersebut diantaranya menyelesaikan pelabuhan C04 yang masih menunggu finalisasi perizinan, kemudian revitalisasi Cakung, ketiga adalah menata kembali industri-industri yang ada di Marunda, dan keempat pengembangan wilayah di Sulawesi Selatan yang memperlukan lahan kurang lebih 3500 Hektar, dan sekarang sudah tahap pembebasan lahan. (*)