PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) mengikuti penilaian Indonesian Corporate
Accountability Index (ICORPAX) untuk tahun buku 2022. Pelaksaan penilaian
diawali dengan entry meeting yang diadakan di kantor pusat KBN Jakarta, Senin
(15/05/2023).
Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Perusahaan KBN, Desy Ika Sulisty
disertai para pejabat dan pegawai KBN dari masing-masing unit kerja terkait.
Pada pertemuan tersebut tim dari ICORPAX BPKP DKI Jakarta menjelaskan
tentang berbagai data yang diperlukan dan juga audit lapangan yang ditargetkan
selesai dalam kurun waktu 15 hari penilaian.
Pada forum rapat perdana tersebut, Anton, pengendali teknis BPKP DKI
Jakarta yang sekaligus jadi narasumber menjelaskan bahwa ICORPAX adalah alat
ukur akuntabilitas korporasi yang merupakan komposit dari 5 INDEKS INDIVIDUAL.
Inti dari ICORPAX adalah sejauh mana peran perusahaan negara (BUMN) turut
berperan dalam pembangunan nasional. Hal ini penting diketahui, karena
kontribusi perusahaan negara terhadap pembangunan nasional dan keuangan negara
sampai saat ini masih menggunakan ukuran-ukuran individual.
Tujuan dari ICORPAX adalah mengukur akuntabilitas korporasi BUMN sebagai
pengelola kekayaan negara yang dipisahkan (KNYD-BUMN) dalam rangka mendukung
keuangan dan pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan penilaian ICORPAX di BUMN, seperti KBN, diharapkan akan menstimulus
langkah perbaikan dari korporasi untuk lebih berkontribusi terhadap negara.
Seperti indikator penilaian lain, ICORPAX juga bertujuan akhir pada
akuntabilitas dan transparansi BUMN. Hanya saja beda dengan GCG yang sudah
mandatory Kementerian BUMN, ICORPAX sebagai indikator penilaian baru masih
menyasar BUMN dengan klasifikasi tertentu.
Dalam ICORPAX penilaian terbagi dalam 5 dimensi di mana masing-masing punya
bobot tersendiri. Pertama, Dimensi 1 (bobot 20%) meliputi akuntabilitas
korporasi pada pembangunan, Dimensi 2 (bobot 20%) menyangkut akuntabilitas
korporasi pada keuangan negara, Dimensi 3 (bobot 30%) berupa kepatuhan dan
efektivitas operasi, Dimensi 4 (20%) menyangkut Efektivitas tata kelola dan
Dimensi 5 (10%) Efektivitas Pengendalian Fraud.
“Dari kelima dimensi dapat kita lihat bahwa Dimensi Kepatuhan dan
Efektivitas Operasional; Dimensi Efektivitas Sistem Tata Kelola; dan Dimensi
Efektivitas Pengendalian Fraud merupakan leading indicator yang mendongkrak untuk
mendapatkan hasil atau lagging indicator (Dimensi Akuntabilitas Korporasi pada
Pembangunan Nasional; Dimensi Akuntabilitas Korporasi pada Keuangan Negara),”
jelas narasumber Anton saat paparan di KBN.
<>Tok, selengkapnya baca di Majalah KBN #034